Tag

, , , , ,

Dalam era serba digital ini, E-learning bagai primadona di dunia pendidikan. E-learning banyak dijumpai diterapkan di universitas. Dalam penerapannya di lapangan, tidak jarang ditemui kebingungan tentang fungsi dan bagaimana implementasi E-learning itu sendiri. E-learning banyak disalahpahami sebagai kegiatan “sekedar” mengubah konten pembelajaran menjadi digital.

Padahal, banyak metodologi yang dapat dosen terapkan sesuai dengan karakter bahan ajar yang akan disampaikan. Dengan metodologi E-learning yang tepat, dosen dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Pada akhirnya hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas personal mahasiswa, bahkan kelompok, hingga universitas.

Di Indonesia elearning belum memiliki suatu standar layanan yang baku sehingga tidak jarang terdapat berbagai kesalahan persepsi dalam penyelenggaraan di lapangan, oleh karena itu perlu disusun suatu standar layanan penyelenggaraan elearning yang tepat diterapkan oleh institusi perguruan tinggi.

Seminar dengan pembicara Direktur SEAMOLEC, Dr Gatot. Hari Priowirjanto, Lembaga Pengkajian Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP4) ITB Prof. Bambang Riyanto Trilasksono, Pakar Standarisasi e-Learning Comlabs-ITB Arief Bahtiar dan Pakar Kebijakan dan Strategi e-Learning Comlabs-ITB Djadja Achmad Sardjana.

Dari seminar tersebut, para peserta merasakan pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau e-learning tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Berbagai kritik  seperti disampaikan para ahli (Bullen, 2010; Beam, 2007), antara lain dapat disebutkan sbb:

  1. Kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar;
  2. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/komersial;
  3. Proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan;
  4. Berubahnya peran pendidik dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT;
  5. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal;
  6. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet (mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon ataupun komputer);
  7. Kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki ketrampilan soal-soal internet;
  8. Kurangnya penguasaan bahasa komputer.

Hal ini terkait dengan lemahnya kebijakan e-Learning yang terkait dengan “Proses Bisnis” pembelajaran itu sendiri. Khusus untuk perguruan tinggi di Indonesia, kebijakan e-learning sesuai dengan “Permen 24 tahun 2012 tentang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)“.

Untuk menjalankan PJJ diperlukan komitmen terhadap kualitas, kesiapan infrastruktur, dan kejujuran dari Perguruan Tinggi. Bahkan beberapa peserta seminar menyampaikan: “Jangan sampai demi mengejar jumlah mahasiswa PT, menurunkan kualitas, dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dikti”.

Sedangkan standar yang dibutuhkan dapat melalui proses “Policy Analysis Framework”  untuk  hirarki kebijakannya dapat menggunakan  tabel sebagai berikut:

Policy Area

Description

Faculty (including Continuing Education and Cooperative Extension) Rewards (e.g., stipends, promotion and tenure, merit increases, etc.); Support (e.g., student help, technical assistance, training, etc.); Opportunities to learn about technology and new applications (e.g., release time, training, etc.); Intellectual property (e.g. ownership of materials, copyright, etc.)
Students/Participants Support (e.g., access to technology, library resources, registration, advising, financial aid, etc.); Requirements and records (e.g., residency requirements, acceptance of courses from other places, transfer of credit, continuing education, etc.)
Management and Organization Tuition and fee structure; Funding formula;Collaboration (e.g., with other Departments, units, institutions, consortia, intra-and inter-institutional, service areas, etc.); Resources (e.g., financial resources to support distance education, equipment, new technologies, etc.); Curricula/individual courses (e.g., delivery modes, course/program selection, plans to develop, individual sequences, course development, entire program delivery, interactivity requirements, test requirements, contact hour definitions, etc.)

Memang, sejatinya PJJ ini sangat jauh berbeda dengan istilah “kelas jauh”. Penyelenggaraan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) harus dengan ijin Dirjen Dikti setelah memenuhi persyaratan Permendikbud no. 24 tahun 2012. Sedangkan pendidikan kelas jauh hanya boleh diselenggarakan oleh prodi yang peroleh ijin Mendikbud setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan Permendiknas No. 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RxVbjbPCEsY]